Kenaikan Gaji Pejabat,, Momentumnya Tidak Tepat

Padang (ANTARA News) - Ekonom Sumatera Barat, Dr. Syafrizal Chan menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara momentumnya belum tepat dalam kondisi bangsa yang kini masih dihadapkan pada berbagai masalah.

"Bila terjadi kenaikan gaji pejabat negara mulai dari presiden hingga bupati dengan jumlah sampai 8.000 orang, jelas akan menguras dan menjadi beban APBN," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta (UBH), Syafrizal Chan menanggapi rencana kenaikan gaji pejabat negara di Padang, Rabu.

Menurut dia, tunjungan para pejabat pemerintah saat ini sudah cukup besar, bila akan dinaikan lagi gajinya jelas membuat jurang kesenjangan ekonomi semakin tinggi.

Misalnya saja, Sumbar jumlah penduduk miskin mengalami penurunan tetapi melihat pada kondisi indek gini rasio --ukuran ketimpangan-- dalam kurun empat tahun terakhir masih tinggi.

Jadi, pemerataan untuk masyarakat yang kurang mampu sulit terjadi, dan orang yang pendapatan tinggi akan semakin cepat peningkatannya dibandingkan pendapatan penduduk miskin.

Betapa tidak, katanya, tunjungan para pejabat negara sudah lumayan cukup besar sebagai tambahan pendapatan, tentu kalau terlaksana rencana kenaikan gaji itu akan membuat besar jurang si kaya dengan si miskin.

Syafrizal juga menilai, bila kenaikan gaji para pejabat terjadi selain membebankan APBN, tentu semakin membuat pejabat negara kian konsumtif.

Terkait, penghasilan bertambah sehingga belanjanya akan banyak lagi, dan disisi ekonomi akan mendorong perhatian kepada damain pool.

Selain itu, jelas akan menyedot anggaran untuk belanja rutin pemerintah akan semakin besar dan sebaliknya belanja pembangunan berkurang.

Berkurang penganggaran pembangunan, pengaruhnya cukup besar terhadap investasi pemerintah dalam bidang pembanguan di negeri ini.

"Investasi sumbernya anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam pembangunan, perusahaan swasta, masyarakat serta modal dalam dan luar negeri," katanya.

Sisi lain, tambahnya, kenaikan kaji harus diikuti dengan kinerja para pejabat negara dalam melayani rakyat. Kenaikan gaji para pejabat negara, juga sebagai motivasi kerja akan bertambah sehingga bisa menggerakan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Namun demikian, katanya, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang untuk rencana kenaikan gaji pejabat negara dengan kondisi bangsa yang masih banyak didera masalah.(*)
(T.KR-SA/M027)

Artikel Terkait :