Pemerintah Bersikukuh Gubernur DIY Dipilih

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah tetap pada pendirian bahwa kepala daerah DI Yogyakarta dipilih oleh DPRD, bukan ditetapkan secara langsung.

Penegasan itu disampaikan Gamawan pada rapat dengan Komisi II DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di DPR RI, Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Posisi Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tetap seperti yang disarankan pemerintah, yaitu sebagai gubernur utama dann wakil gubernur utama yang menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga budaya, serta simbol pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Meski demikian, Sultan dan Paku Alam tetap memiliki keistimewaan pada bidang kebudayaan, pertanahan, dan penataan ruang.

Di bidang kebudayaan, keduanya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pelestarian, serta pembaruan aset dan nilai-nilai budaya Jawa, khususnya Yogyakarta. Di bidang pertanahan, Sultan dan Paku Alam memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan tanah.

Keduanya juga berwenang dalam memberikan arah umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan, dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang diajukan DPRD dan Gubernur dan atau perda istimewa yang berlaku.

Hal ini dikatakan Gamawan sejalan dengan prinsip otonomi daerah. "Sejak otonomi daerah digulirkan, kewenangan yang dimiliki daerah semakin besar dan kompleks. Dengan demikian, tugas-tugas gubernur akan menguras energi, pikiran, dan fisik yang prima. Sementara secara alamiah kemampuan manusia ada batasnya. Bila saatnya nanti Sultan dan Paku Alam berusia senja, adalah tidak pada tempatnya membebani beliau dengan tugas-tugas yang sangat berat. Atau bila Sultan bertakhta seorang yang berusia remaja, adalah tidak pada tempatnya pula diberi tugas berat yang mungkin belum mampu dipikulnya. Sementara di sisi lain rakyat Yogyakarta selalu penuh harap akan hadirnya pemimpin yang energik dan prima dalam mempercepat kesejahteraan dan kemajuan daerah," kata Gamawan.

Selain itu, ujar Gamawan, ditinjau dari aspek akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, setiap kepala daerah dituntut mempertanggungjawabkan akibat hukum dari segala tindakan pemerintahan yang dilakukannya.

"Demikian luasnya ranah pemerintahan itu, setiap kepala daerah memiliki potensi salah dan alpa dalam menetapkan kebijakan, mengambil keputusan, dan tindakan sehingga berimplikasi hukum," katanya.

Gamawan melanjutkan, "Kita sama sekali tidak berharap, tetapi tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi akibat dari kelemahan manusia yang bersifat alami. Dalam hal ini, kita merasa miris apabila Sultan yang kita hormati tersangkut masalah hukum sebagai konsekuensi digabungnya kesultanan dan pemerintahan. Bila dipisahkan antara kesultanan dan pemerintahan, tepatlah adagium yang menyatakan, the king can do no wrong."

read more >>

Negara Jangan Lemah Perhatikan Kedaulatan NKRI

Antara 24-01-2011

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI (bidang Hankam, Luar Negeri dan Informasi Komunikasi), Fayakhun Andriadi mengharapkan, Negara melalui berbagai instrumennya jangan lemah sekaligus abai dalam memperhatikan kedaulatan.

"Sebab, berkaca kepada sejumlah kasusyang yang justru terjadi, dan ini makin kentara, terkesan ada situasi obyektif yang diciptakan elite tertentu, yang mengakibatkan lebih menyuburkan unsur polemik yang bersifat politis," ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Itu antara lain, menurutnya, terjadi melalui upaya sistematis mengeksploitasi kasus-kasus tertentu, misalnya kasus mafia pajak Gayus (Tambunan).

Politisi muda Partai Golkar ini lalu mengingatkan, agar sudah saatnya negara memosisikan persoalan secara holistik.

"Ini penting sekali, demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas dan tidak terperangkap dalam polemik pragmatis, apalagi sekedar menjatuhkan musuh-musuh politik," tandasnya.

Fayakhun Andriadi kemudian memperingatkan, persoalan Gayus Tambunan dan dugaan berbagai rekayasa di balik itu (termasuk pembuatan paspor melibatlkan agen asing), jika sekiranya terbukti, ini benar-benar merugikan kredibilitas bangsa.

"Kita tidak boleh menganggap persoalan Gayus itu sepele. Ini bisa sangat merugikan kredibilitas bangsa dan negara di mata negara-negara lain," ujarnya.

Lebih dari itu, menurutnya, persoalan ini justru semakin mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara.

"Sebab, khusus dalam dugaan rekayasa paspor negara asing buat Gayus, bagaimana mungkin agen CIA bisa terlibat (tanpa deteksi awal dari intelijen kita)," tanyanya.

Inilah yang dinyatakan Fayakhun Andriadi bisa mencoreng kredibilitas bangsa dan negara.

"Dan sebenarnya, sudah lama kita diperhadapkan pada kondisi intelijen yang seringkali tidak lihai dan lincah dalam merespons persoalan pertahanan dan keamanan dalam negeri yang melibatkan pihak luar," katanya.

Karena itu, menurutnya lagi, bukan kabar baru jika agen CIA dianggap terlibat dalam rekayasa Gayus Tambunan.

"Yang justru orang banyak dibikin makin mempertanyakan kiprah intelijen kita, ialah belakangan (keterlibatn agen CIA dalam kasus Gayus) baru bisa dikuak karena pengakuan si Gayus sendiri," ujarnya

Karenanya, Fayakhun Andriadi kembali mengingatkan agar pihak intelijen dan Negara harus semakin memperhatikan kedaulatan negeri ini.

read more >>

SBY & salary

A political expert on Saturday questioned President Susilo Bambang Yudoyhono's statement on the presidential salary about it not increasing for almost seven years.

“This attitude is not appropriate from a leader because it serves as an example to the people,” Ikrar Nusa Bakti, an analyst at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), said in Jakarta as quoted by tribunnews.com news portal.

Ikrar asked why, if Yudhoyono knew that the presidential salary would not increase, he ran for the position twice.

“He should thank God that his life is better than other people in this country,” Ikrar said.On Friday, Yudhoyono made a statement that his salary had not been raised for about seven years.

“This is the sixth or seventh year that my salary has not been raised,” Yudhoyono said Friday in front of the Indonesian Military and police leaders, who laughed in response.

The President’s salary remains unchanged since Yudhoyono first entered office in his first term in 2004, which according to a press release from the Presidential Palace in 2006, was Rp 62.5 million a month or Rp 750 million (US$79,000) a year. Apart from this salary, the presidential household also receives Rp 2 billion a month.

read more >>

Dubes Bumi untuk Alien

Duta Besar satu negara biasanya di tempatkan sebagai perwakilan negara tersebut di negara sahabat. Tetapi kali ini agak janggal terdengar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Duta Besar Planet Bumi untuk wilayah luar angkasa.

Astrofisika Malaysia Mazlan Othman disiapkan untuk menjadi Dubes Bumi untuk Ruang Angkasa.

Seperti dilansir Telegraph.co.uk edisi 26 September 2010, bila rencana ini disetujui, PBB menunjuk ahli astrofisika asal Malaysia, Mazlan Othman untuk menjadi Duta Besar Planet Bumi yang akan menerima tamu-tamu dari mahkluk luar angkasa.

Wanita berusia 58 tahun ini rencananya akan bertugas sebagai titik kontak pertama makhluk asing dengan planet Bumi. Bila ada alien yang akan mendarat di Bumi dan bertanya, “Bawa aku ke pemimpin anda,” maka mereka akan diarahkan kepada Mazlan Othman.

Othlan akan menyampaikan usulan rincian tugas barunya itu kepada Konferensi Royal Societu di Buckinghamshire, Inggris. Othlan diminta untuk melakukan riset soal temuan-temuan baru termasuk ratusan planet baru yang mengorbit. Diharapkan, temuan-temuan itu bisa lebih baik dari yang sudah ada.

Mazlan Othman sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala kantor kecil PBB di luar angkasa atau dikenal dengan Unoosa, Outer Space Affairs. Dalam sebuah perbincangan dengan sejumlah ilmuwan, Othman mengatakan, “Pencarian lanjutan luar bumi oleh beberapa perusahaan, menopang harapan bahwa suatu hari manusia akan menerima sinyal dari makhluk luar angkasa.”

Profesor Richard Crowther, pakar hukum ruang angkasa Badan Antariksa Inggris yang memimpin delegasi untuk PBB, berkata: “Othman adalah orangnya. Dia yang bisa mengantar para alien bertemu dengan manusia.”

Rencana untuk membuat Duta Besar PBB untuk Luar Angkasa termasuk pertemuan dengan alien menjadi perdebatan di dalam Komite Penasihat Ilmiah PBB. Alhasil, rencana ini harus melalui sidang umum terlebih dahulu.

Dalam perjanjian luar angkasa tahun, 1967, anggota PBB sepakat untuk melindungi Bumi terhadap kontaminasi spesies asing dengan “mensterilkan” mereka.

Ilmuwan kontroversial Profesor Stephen Hawking telah memberi peringatan bahwa manusia sebaiknya hati-hati berhubungan dengan alien. Bahkan, Hawking membayangkan makhluk alien sedang berada di kapal besar dan telah menggunakan semua sumber daya dari planetnya.

Mereka akan ekspansi ke bumi. Ekspansi itu, “Akan jauh lebih besar daripada ketika Christopher Columbus pertama kali mendarat di Amerika, dan tidak baik untuk penduduk asli Amerika,” kata Hawking dalam satu kesempatan.

read more >>

Internet, Sebagai Pendongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan pengguna internet Indonesia mencapai 1.400 persen.Industri teknologi dunia telah berkembang signifikan. Di Asia, akselerasi pertumbuhan layanan jasa dan pelanggan menunjukkan tren yang berkesinambungan.
Internet sebagai salah satu jenis layanan tekonologi informasi juga membukukan kinerja perkembangan yang tinggi. Di beberapa negara, selama kurun waktu satu dekade terakhir, pertumbuhan bahkan tercatat melebihi 1.000 persen.Perkembangan layanan koneksi dunia maya itu tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan dan perkembangan bisnis para pelaku usahanya di masa yang akan datang.

Jumlah Pengguna Internet Terus Meningkat
Secara total, jumlah pengguna layanan Internet di wilayah Asia mencapai 825,094 juta pengguna atau sekitar 41,95 persen dari total pengguna internet di seluruh dunia yang mencapai 1.966 juta pengguna.

Dari total pengguna di wilayah Asia, China membukukan pengguna internet terbesar yakni 420 juta pengguna. Hingga pertengahan tahun lalu, Jepang menempati urutan kedua dengan 99,14 juta pengguna. India memiliki 81 juta pengguna internet, sedangkan Korea punya 39,44 juta pengguna.

Indonesia yang memiliki sekitar 242 juta penduduk menempati urutan kelima terbesar di seluruh Asia, dengan pengguna internet sekitar 30 juta orang. Negara lain seperti Filipina, Malaysia dan Taiwan masing masing memiliki sekitar 29,70 juta, 16,90 juta dan 16,13 juta pengguna internet.Bila melihat dari sisi pertumbuhan, Indonesia juga masuk dalam kategori lima terbesar dengan membukukan pertumbuhan sekitar 1.400 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Internet Akan Terus Tumbuh
Hingga beberapa tahun ke depan, kami melihat potensi perkembangan layanan jasa internet sebagai bagian dari industri telekomunikasi masih akan mencatat pertumbuhan yang signifikan.

Rendahnya angka penetrasi internet Indonesia yang hanya sebesar 12,30 persen, dibandingkan dengan negara sekitar seperti Singapura (77,80 persen), Malaysia (64,60 persen), Filipina (29,70 persen), dan negara maju lainnya seperti Jepang (78,20 persen), China (31,60 persen), dan Korea (81,12 persen), tentu berpotensi memberikan ruang gerak pertumbuhan bagi para pelaku usahanya.

Beberapa operator telekomunikasi yang ikut menawarkan jasa koneksi internet juga berpotensi mendapatkan benefit dari kondisi tersebut.

Ekspansi usaha yang dilakukan untuk mengembangkan jasa layanan koneksi internet tentu bisa memberikan peningkatan kontribusi total pendapatan konsolidasian perusahaan serta berpotensi menjadi stabilator terhadap penurunan pendapatan maupun stagnannya pertumbuhan pendapatan yang dapat terjadi pada lini bisnis telekomunikasi lainnya.

Kami menilai, perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia akan terus positif.

read more >>